INDOPOS.ONLINE— Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara menggelar Rapat Koordinasi Fungsi yang melibatkan unsur Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan para Ketua Rukun Warga (RW). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penanganan persoalan masyarakat di tingkat wilayah.
Rapat yang berlangsung di lingkungan Kelurahan Kota Bambu Utara tersebut dipimpin langsung oleh Lurah Kota Bambu Utara, H. Setia Budi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya perubahan pola kerja aparatur kelurahan yang lebih responsif, konsisten, dan berorientasi langsung pada kebutuhan warga.
“Perlu ada konsistensi dalam bekerja. Setiap permasalahan jangan selalu dibawa ke kelurahan, tetapi justru lurah dan jajaran yang harus hadir langsung di lokasi permasalahan di wilayah,” tegas H. Setia Budi di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, kehadiran pemerintah kelurahan di tengah masyarakat bukan sekadar simbol administratif, melainkan wujud nyata dari pelayanan publik yang partisipatif dan solutif. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur dapat memahami akar persoalan secara komprehensif sekaligus membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Selain menyoroti pendekatan lapangan, Lurah Kota Bambu Utara juga memberikan penegasan kepada seluruh kepala seksi (kasi) agar menyusun program kerja yang terencana dan terukur. Setiap kasi diwajibkan memiliki program kerja untuk jangka waktu satu tahun yang selaras dengan kebutuhan wilayah dan prioritas pembangunan kelurahan.
“Setiap kasi harus membuat program satu tahun untuk Kelurahan Kota Bambu Utara. Program itu harus jelas, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang evaluasi atas peran LMK dan RW sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan. Sinergi yang kuat antara kelurahan, LMK, dan RW dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sosial, mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.
Dengan digelarnya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara berharap tercipta pola kerja yang lebih kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan. Pendekatan “pemerintah hadir di wilayah” diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan antara aparatur dan masyarakat di tingkat akar rumput.